Sistem Penanggulangan Bencana

Admin | 19-03-2018

Indonesia menyadari bahwa masalah kebencanaan harus ditangani secara serius sejak terjadinya gempabumi dan disusul tsunami yang menerjang Aceh dan sekitarnya pada 2004. Kebencanaan merupakan pembahasan yang sangat komprehensif dan multi dimensi. Menyikapi kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat setiap tahun, pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak. Bencana adalah urusan semua pihak. Secara periodik, Indonesia membangun sistem nasional penanggulangan bencana. Sistem nasional ini mencakup beberapa aspek antara lain:

Legislasi 

Dari sisi legislasi, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Produk hukum di bawahnya antara lain Peraturan Pemerintah , Peraturan Presiden, Peraturan Kepala Kepala Badan, serta peraturan daerah. (Lebih detail lihat Produk Hukum). 

Kelembagaan 

Kelembagaan dapat ditinjau dari sisi formal dan non formal. Secara formal, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan focal point lembaga pemerintah di tingkat pusat. Sementara itu, focal point penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). 

Dari sisi non formal, forum-forum baik di tingkat nasional dan lokal dibentuk untuk memperkuat penyelenggaran penanggulangan bencana di Indonesia. Di tingkat nasional, terbentuk Platform Nasional (Planas) yang terdiri unsur masyarakat sipil, dunia usaha, perguruan tinggi, media dan lembaga internasional. Pada tingkat lokal, kita mengenal Forum PRB Yogyakarta dan Forum PRB Nusa Tenggara Timur. 

Pendanaan 

Saat ini kebencanaan bukan hanya isu lokal atau nasional, tetapi melibatkan internasional. Komunitas internasional mendukung Pemerintah Indonesia dalam membangun manajemen penanggulangan bencana menjadi lebih baik. Di sisi lain, kepedulian dan keseriusan Pemerintah Indonesia terhadap masalah bencana sangat tinggi dengan dibuktikan dengan penganggaran yang signifikan khususnya untuk pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan. 

Berikut beberapa pendanaan yang terkait dengan penanggulangan bencana di Indonesia: 

  1. Dana DIPA (APBN/APBD)
  2. Dana Kontijensi
  3. Dana On-call
  4. Dana Bantual Sosial Berpola Hibah
  5. Dana yang bersumber dari masyarakat
  6. Dana dukungan komunitas internasional

Sumber : https://bnpb.go.id//home/sistem

Profile

Dewa Made Indra

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali

Website ini merupakan sarana untuk memberikan informasi kebencanaan yang ada di seluruh Provinsi Bali, informasi peringatan dini, pengetahuan dan upaya penanggulangan bencana serta sharing kinerja dan kegiatan Pusdalops PB BPBD Provinsi Bali kepada masyarakat luas.

Artikel

  • Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali Tahun 2014-2018

    Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali Tahun 2014-2018 disusun dengan sistimatika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN [Download] 1.1 Lat

  • Peta Evakuasi Tsunami

    Guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat berisiko terhadap bahaya Tsunami, dibuatlah Peta Evakuasi Tsunami yang disusun bersama-sama oleh wakil pemerintah daerah (Provinsi dan Kab/kota), sektor swas

  • Bali Mandara

    Memahami makna ideal konsep Bali Mandara, harus secara utuh menyeluruh, dengan hati yang terbuka serta sama dalam cara berpikir. Karena Bali Mandara bukanlah hanya sebatas konsep, bukan pula sebatas i